p2ka.net

Oleh Heri Hidayat Makmun

Perbaikan kapasitas birokrasi pemerintah daerah tidak akan bisa lepas dari kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan aparatur. Kualitas yang baik ini merupakan suatu tuntutan reformasi birokrasi kearah penyelenggaraan pemerintah yang lebih memperhatikan good governance dengan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Sebenarnya usaha untuk mencapai hal itu telah dilakukan Mendagri dan Pemerintah Daerah terlepas dari plus minus penyelenggaraannya. Upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan di bidang keuangan mencakup berbagai aspek, yaitu perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, dan auditing. Semua aspek tersebut diperbarui secara bertahap dan berkelanjutan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, kewenangan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota. Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Dengan demikian pemerintah daerah berhak untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD ke DPRD masing-masing.

BACA SELANJUTNYA