|
BHP Melemahkan Generasi Baru Kita |
 |
 |
 |
|
Written by Heri Hidayat Makmun
|
|
Monday, 24 May 2010 15:06 |
 Oleh Ruslan Hamdani
Mengapa liberalisasi sangat berbahaya dan racun bagi negara berkembang? Inilah jawabannya. Bentuk dan rona pendidikan tinggi di Era Perdagangan Bebas semakin perlu kita pahami. Setelah wajah pendidikan kita dirubah paska penandatanganan General Agreement on Trade in Services (GATS) pada Mei 2005 yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat, serta jasa-jasa lainnya. Cara pandang WTO terhadap pendidikan tidak sama dengan konstisusi Indonesia yang mewajibkan pendidikan sebagai hak dan kewajiban bagi bangsa Indonesia, sedangkan WTO memandang pendidikan tinggi sebagai sebagai salah satu industri sector tersier, karena kegiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang tidak punya ketrampilan menjadi orang berpengetahuan dan orang yang punya ketrampilan. BACA SELANJUTNYA |
|
|
Entrepreneurial Government menuju Kemandirian Daerah |
|
|
|
|
Written by Heri Hidayat Makmun
|
|
Monday, 24 May 2010 15:00 |
|
Oleh : Septa Muktamar* Otonomi daerah yang bergulir semenjak diterbitkannya paket undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak besar bagi penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan desentralisasi kewenangan, hal ini mestinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat karena pemerintah pusat memberikan kewenangan yang sangat luas bagi daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
Kewenangan yang semakin besar di sebuah daerah otonom ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kemandiriannya. Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. BACA LANJUTANNYA |
|
Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah Adalah Keharusan |
|
|
|
|
Written by Heri Hidayat Makmun
|
|
Wednesday, 07 April 2010 23:47 |
Oleh Hartono Wiryawan
Upaya reformasi birokrasi pemerintahan agar mencapai pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan sebagai manifestasi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tata kelola sistem pemerintahan yang baik (good governance). World Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. READ MORE
|
|
|
Krisis Yunani Berimbas Ke AS dan Asia |
|
|
|
|
Written by Heri Hidayat Makmun
|
|
Saturday, 08 May 2010 21:31 |
Oleh Heri Hidayat Makmun Wall Street jatuh pada Rabu (5/5/2010) meskipun kondisi ekonomi Amerika Serikat menunjukkan perbaikan, karena investor terus mengamati kondisi terakhir krisis ekonomi Yunani yang meruntuhkan kedaulatan negara itu di sektor keuangan dan juga mempengaruhi kondisi ekonomi negara-negara Uni Eropa lainnya.
Wall Street mengalami kerugian terbesar di bulan ini pada Selasa (4/5/2010), dengan ketiga indeks utama terjun lebih dari 2 persen, seperti menampakkan ketakutan Eropa terhadap permasalahan hutang yang akan melilit negara-negara di Zone Euro. Apalagi kabar setelah kebangkrutan Yunani ini, akan menyusul juga Portugal dan Spanyol. Selain itu sebagian besar negara di Uni Eropa banyak mengalami defisit anggaran akibat krisis ekonomi yang masih bergayut sampai sekarang ini. Gabungan permasalahan ini akan menggoyah Zone Euro. Kredibilitas Euro yang lalu-lalu dibesar-besarkan sekarang menjadi terpuruk. Read more...
|
|
Tekanan Amerika Serikat untuk Revaluasi Yuan |
|
|
|
|
Written by Heri Hidayat Makmun
|
|
Wednesday, 07 April 2010 23:32 |
Oleh Sri Megawai
Kondisi AS yang mengalami degradasi kekuatan ekonomi dilain pihak perkembangan perekonomian China yang berjalan pesat, adalah fenomena nyata dalam satu decade ini. Pemerintah AS menyalahkan China atas anti klimak kapasitas ekonominya. Salah satu hal yang disorot oleh AS adalah nilai Yuan yang dipatok lebih rendah dari kekuatan Yuan dipasar uang internasional. Semantara bagi Pemerintah Beijing mematok Yuan dalam posisi rendah adalah sebagai syarat bagi pertumbuhan ekonominya yang ditopang oleh kekuatan ekpor.
Pemerintah AS terus meminta agar Yuan dapat mengikuti perkembangan pasar, ini artinya seperti halnya dengan dolar, yen, euro atau rupiah yang mengikuti nilai pasar atau dengan istilah lain mengikuti devisa bebas. Tetapi tampaknya pemerintah China tidak akan tunduk pada tekanan tersebut. Mengapa China menolak? READ MORE ...
|
|
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>
|
|
Page 4 of 5 |
