|
Tantangan Pengembangan Teknologi Informasi di Pemerintah Daerah |
 |
 |
 |
|
Written by Heri Hidayat Makmun
|
|
Monday, 12 July 2010 08:51 |
|
Oleh Hartono Wiryawan
 Upaya reformasi birokrasi pemerintahan agar mencapai pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan sebagai manifestasi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tata kelola sistem pemerintahan yang baik (good governance). World Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara United Nation Development Program ( UNDP ) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Mardiasmo dalam bukunya akunting sektor publik mendefinisikan pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. ( Mardiasmo, Tahun : 2002, hal : 17 )
Untuk mencapai cita-cita tersebut maka birokrasi harus menggunakan cara-cara yang lebih maju dengan menggunakan sebuah sistem informasi yang handal dan tangguh untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka birokrasi harus membangun sebuah sistem informasi pada berbagai fungsi pelayanannya. Keberadaan sistem informasi mendukung kinenja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemenintah dan dunia usaha, serta mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera.
Perkembangan teknologi informasi sangat cepat dan mempengaruhi pola budaya masyarakat pada berbagai bidang kehidupan. Pendidikan, riset dan ilmu pengetahuan, hukum, militer, pemerintahan dan administrasi pemerintahan, seni dan entertainment, keuangan dan perbankan, bursa saham, komunikasi dan penyiaran, dan sebagainya tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi ini.
Dalam bidang keuangan pemerintahan daerah, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. BACA SELANJUTNYA |
|
|
Citra BPKP yang Miring dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemda yang Masih Buruk |
|
|
|
|
Written by Heri Hidayat Makmun
|
|
Saturday, 10 July 2010 12:45 |
|
Oleh Heri Hidayat Makmun Perbaikan kapasitas birokrasi pemerintah daerah tidak akan bisa lepas dari kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan aparatur. Kualitas yang baik ini merupakan suatu tuntutan reformasi birokrasi kearah penyelenggaraan pemerintah yang lebih memperhatikan good governance dengan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Sebenarnya usaha untuk mencapai hal itu telah dilakukan Mendagri dan Pemerintah Daerah terlepas dari plus minus penyelenggaraannya. Upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan di bidang keuangan mencakup berbagai aspek, yaitu perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, dan auditing. Semua aspek tersebut diperbarui secara bertahap dan berkelanjutan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, kewenangan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota. Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Dengan demikian pemerintah daerah berhak untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD ke DPRD masing-masing. BACA SELANJUTNYA |
|
Pengembangan Kota yang Tangguh Menghadapi Bencana |
|
|
|
|
Written by Heri Hidayat Makmun
|
|
Tuesday, 08 June 2010 08:37 |
 Saat ini, lebih dari setengah populasi dunia hidup di kota-kota dan pusat perkotaan. Pesatnya pertumbuhan di perkotaan, menyebabkan terbentuknya daerah-daerah kumuh hingga terjadinya degradasi lingkungan. Penataan permukiman yang tidak teratur, infrastruktur seperti drainase yang tidak memadai, rendahnya kualitas bangunan serta dampak perubahan iklim meningkatkan kerentanan penduduk kota terhadap bencana, demikian yang disampaikan oleh Ir. Sugeng Tri Utomo, DESS, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BNPB dalam acara Dialog Interaktif yang diselenggarakan di Kantor BNPB, Jl. Ir. H. Juanda 36 Jakarta, pada hari Kamis, 6 Mei 2010.
Gempa bumi di Port au Prince, Haiti (Januari 2010) adalah sebuah ilustrasi ekstrim dampak bencana alam terkait dengan pembangunan perkotaan tidak terencana. BACA SELANJUTNYA |
|
Last Updated on Tuesday, 15 June 2010 08:31 |
|
|
E-Government Menuju Good Governance Pemerintah Pusat dan Daerah |
|
|
|
|
Written by Heri Hidayat Makmun
|
|
Tuesday, 15 June 2010 08:29 |
|
Oleh : Ratna Ningsih  Birokrasi mau tidak mau harus melakukan transforamsi menuju cara-cara yang lebih maju dengan menggunakan sebuah sistem informasi yang handal dan tangguh untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai Kementrian di Pemerintah Pusat dan SKPD di Pemda diberikan keleluasaan dan kemandirian agar memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang efektif tetapi dalam sebuah koridor koordinasi dalam lintas organisasi dalam lingkup pemerintah daerah.
Upaya untuk mencapai good governance ini tentu harus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Salah satunya adalah dengan pengembangan e-Government. The World Bank Group mendefinisikan E-Government sebagai: E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.
Definisi lain dari referensi [2]: Electronic government, or "e-government," is the process of transacting business between the public and government through the use ofautomated systems and the Internet network, more commonly referred to as the World Wide Web. BACA SELANJUTNYA |
|
Meningkatkan Kapasitas Manajemen Bencana Pemerintah Daerah |
|
|
|
|
Written by Heri Hidayat Makmun
|
|
Tuesday, 08 June 2010 08:35 |
Oleh Anwar Widodo
Manajemen bencana membutuhkan kerja organisasi yang sistematis. Proses ini dapat ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas pemda melalui mobilisasi, pelatihan, workshop dan pertemuan rutin tentang isu kebencanaan, melakukan baik strategi struktural yang formal maupun non-stuktural yang tidak terlalu formal. Upaya ini merupakan untuk mencapai misi; melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko; membangun sistem penanggulangan bencana yang handal; dan menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh.
Pendekatan struktural dapat diambil dari undang-undang dan peraturan yang sudah ada yang memberikan kesempatan untuk melibatkan pemda dan masyarakat. Undang-undang ini belum diketahui secara meluas, dan perlu lebih diperhatikan. Beberapa yang disebutkan di antaranya UU no 24 tahun 2007, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21, Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) nomor 46 Bulan Oktober 2008 dan Hyogo Framework for Action. BACA SELANJUTNYA |
|
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>
|
|
Page 1 of 5 |
